Miko Ginting Dianggap Terlalu Tergesa-gesa Kritik Telegram Rahasia

0
loading...

TERASBINTANG.com — Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, mengkritik Polri karena mengeluarkan telegram rahasia. Telegram tersebut berisi, jika ada tindakan hukum seperti penggeledahan di lingkungan Markas Komando Polri, supaya meminta izin Kapolri atau Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan.

Miko Ginting berpandangan, Telegram rahasia menandai kemunduran bagi penegakan hukum di institusi kepolisian.

“Komitmen itu jadi diragukan dengan adanya telegram ini. Apalagi Kapolri punya visi profesional, modern, dan tepercaya,” kata Miko Ginting mengkritisi, kepada Tempo, Minggu 25 Desember 2016.

Kritikan Miko Ginting tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa tanpa melakukan penelaahan secara mendalam. Padahal hadirnya Telegram itu bertujuan baik untuk semakin mendewasakan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Koordinasi antar lembaga penegak hukum itu sangat diperlukan. Membangun bangsa lewat penegakan hukum harus dilakukan bersama-sama,” kata Firmansyah dari Madjid Politika.

Kekhawatiran pimpinan polisi tidak akan mengizinkan penggeledahan di institusi Polri, menurut Firman, terlalu berlebihan. Pasalnya, jika memang diduga kuat melanggar hukum, pimpinan Polri tidak akan menghambat.

“Sekarang ini era keterbukaan informasi, terlalu berlebihan ketakutan-ketakutan semacam itu,” katanya.

loading...