Minta Ahok Evaluasi Diri, Dirlantas Polda: Jangan Cuma Salahkan 3 in 1, Pemda Sudah Optimal Belum?

0

TERASBINTANG.com –  Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin Nursin menyayangkan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus sistem 3 in 1.

Menurutnya, Pemprov DKI semestinya mengkaji dulu dimana letak kesalahannya. Di sistem 3 in 1 atau ada faktor lain. Sebab, kata dia, kalau sistem 3 in 1 dihapus, kemacetan akan lebih parah. Alasannya, dengan kendaraan dibatasi lewat sistem 3 in 1 saja masih macet apalagi tidak dibatasi.

“Sebaiknya dikaji dan disurvei dulu. Kalau diturunkan semua kendaraan pada jam 3 in 1, pada jam yang sama kemudian tidak ada pembatasan, apakah tidak menimbulkan kemacetan? Akan lebih parah (macetnya),” kata Kombes Risyapudin kepada wartawan, Kamis (31/3/2016).

Perlu diketahui, kata dia, sistem 3 in 1 itu adalah metode untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk jalur-jalur tertentu. Dengan pembatasan itu, kemacetan bisa dikurangi. Meski, kata dia, tentu belum bisa mengatasi kemacetan sepenuhnya.

“Apalagi kalau tidak ada aturan 3 in 1. Itu kan salah satu untuk membatasi jumlah kendaraan. Kalau itu dihapus akan lebih macet,” imbuhnya.

Karena itu, Kombes Risyapudin mengatakan, daripada menghapus 3 in 1 sebaiknya Pemprov mengoptimalkan kinerja Satpol PP. Sebab, kata dia, dirinya mengakui bahwa sistem 3 in 1 selama ini sering dimanfaatkan para joki. Hanya saja, kata dia, kewenangan menertibkan para joki ini adalah pemda lewat Satpol PP.

“Kalau soal joki 3 in 1, berarti kan di sini memang ekses dari 3 in 1 ini kan penggunaan joki, itu kan sebetulnya Pemda harus tangkap-tangkapin dong (joki oleh) Satpol PP-nya. Nah di sini kan berarti sudah optimal belum satpol PP?,” kata Risyapudin.

“Jadi gini kalau untuk pencabutan 3 in 1 kita harus lakukan survei dulu dan kita lakukan rapat dewan forum lalu lintas. Kaitannya kita akan mencoba melakukan kegiatan sosialisasi dulu maupun ujicoba,” imbuhnya. (SUM)

KOMENTAR