Nusron Wahid: Presiden Ingin Revisi UU Perlindungan TKI Cepat Selesai

0
loading...

 

TERASBINTANG – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, Revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat dibutuhkan untuk memperbaiki layanan sistem ketanagakerjaan selama ini.

Karena itu, kata dia, Presiden Jokowi ingin revisi UU Perlindungan TKI itu segera selesai. Jokowi berharap, kata Nusron, dengan revisi itu, layanan terhadap TKI akan terpadu dan terintegrasi.

“Presiden sudah arahkan supaya cepat diselesaikan dan model layanannya ke depan harus terpadu dan terintegrasi,” kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/3).

Menurut Nusroh, Presiden juga berharap, revisi akan memudahkan siapa pun yang hendak pergi bekerja ke luar negeri bisa mengakses layanan dengan mudah dan tercatat. Pasalnya, selama ini TKI yang bekerja di perairan termasuk anak buah kapal belum masuk dalam data BNP2TKI.

“Selama ini dilayani oleh Kemenhub, ini kan tidak terekam dan tercatat,” katanya.

Sementara itu, Nusron yakin bahwa revisi undang-undang tersebut menambah kewenangan BNP2TKI dalam pelayanan terpadu satu pintu bagi tenaga kerja Indonesia.

“Selama ini kan sebagian di Kemenaker, sebagian di Kemenhub. Ini nanti murni kementerian menjadi regulator, kemudian badan ini operator layanan, tapi koordinasi dan tanggung jawab ke Presiden, tapi juga koordinasi melaporkan garis komandonya kepada Menaker,” kata Nusron. (SUM)

loading...