PB HMI Ingin Polri Profesional Usut Kasus Ahok

0

TERASBINTANG.com – Ketua Umum PB HMI, Mulyadi Tamsir ,mendukung aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia meminta aparat objektif dan profesional dalam menegakkan hukum kasus tersebut.

“Dari awal komitmen kita adalah penegakan hukum. Ini yang perlu jadi catatan. Proses penegakan hukum yang adil, profesional, transparan dan objektif. Jangan hanya formalitas semata dan polisi tidak boleh ada kecenderungan tertentu. Polisi tidak boleh tertekan oleh intervensi dari pihak manapun, baik oleh massa yang ingin Ahok ditersangkakan, ataupun dari pemerintah maupun kekuatan politk tertentu,” kata Mulyadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (07/11).

Selain itu, pria kelahiran Lampung ini meminta polisi agar cermat dan transparan dalam menentukan saksi ahli yang akan dihadirkan. Sebab, menurutnya, saksi Ahli akan sangat menentukan proses dan akhir dari gelar perkara ini.

“Kita sudah tau lah ya, ada polarisasi pemahaman dan pemikiran Islam yg sangat beragam. Ada NU ada Muhammadiyah, dan lain-lain. Antar kelompok dan ormas ini pikiran dan tafsirnya beda-beda.”

Itu sebabnya, ia mendorong agar Polri mempertimbangkan saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, menurutnya, MUI adalah satu-satunya ormas yang mengakomodir berbagai jenis pemahaman agama dari kelompok dan faksi umat Islam di Indonesia. Bila ini yang dilakukan, kata Mulyadi, keputusan Polri akan berkeadilan dan sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam.

“Kita umat Islam ini mengakui keberadaan MUI. MUI di sini isinya dari berbagai kalangan dan kelompok. Artinya apa yg menjadi sikap MUI, itu mencerminkan aspirasi umat Islam. Jadi, kami menginginkan saksi ahlinya tentu dari MUI,” katanya. (wp)

KOMENTAR

loading...