PBNU Nilai Politisasi Agama di Pilgub DKI Sudah Over Dosis

0

TERASBINTANG.com – Politisasi agama di Pilgub DKI 2017 dinilai sudah keterlaluan dan overdosis. Situasi seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Agama dan kebangsaan menjadi taruhan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad dalam diskusi bertajuk “Simbol Agama (Keras vs Lembut dan Moderat): Ke Mana Suara NU?” di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).

“Ini namanya sudah keterlaluan dan over dosis. Politisasi agama ini sudah sampai ke masyarakat bawah dan bisa memicu konflik horizontal,” ujar Rumadi.

Pertarungan akibat perbedaan politik, kata Rumadi, sudah sampai di masjid-masjid, sehingga ada fakta bahwa pengurus masjid dipecat hanya karena mendukung calon tertentu.

Selain itu, kata dia, yang lebih menyedihkan adalah beredarnya spanduk yang berisikan pesan tidak menyalatkan jenazah umat muslim yang mendukung calon kepala daerah non-muslim.

“Bahkan, ada spanduk yang berisikan pesan tidak akan memakamkan jenazah yang mendukung calon kepala daerah non-muslim. Ini sudah keterlaluan, politisasi agama. Harus dicegah dan diwaspadai,” tandas dia.

Dia juga tidak bisa membayangkan jika politisasi agama yang terjadi di Jakarta digunakan di daerah lain, seperti di Papua, NTT, Maluku, Bali, atau daerah lainnya. Menurutnya, kebangsaan dan keindonesiaan tidak ada gunanya lagi. “Karena itu, tidak boleh main-main dengan politisasi agama. Ini harus segera direm,” kata dia.

Lebih lanjut, Rumadi mengapresiasi langkah aparat keamanan yang telah mencabut dan membersihkan berbagai spanduk yang berisikan pesan-pesan provokatif. Dia menilai, penegakan hukum yang tegas merupakan langkah tepat.

NU, kata dia, tidak akan mengarahkan umatnya untuk memilih kandidat siapa pun di Pilgub DKI Jakarta. Pilihan politik tersebut, kata dia, diberikan kebebasan kepada masing-masing umat sesuai dengan hati nurani.

“Kami hanya mendorong warga NU untuk memilih pemimpin yang mengedepankan politik kenegaraan dan politik kerakyatan. Siapa itu, bergantung pada hati nurani masing-masing pemilih. NU sudah menarik diri dari politik praktis sejak 1984, karena politik praktis rentan terjadi politisasi agama,” tutupnya.

loading...