Pemerintah Putuskan Revisi UU Terorisme, Ini Dia Poin-poinnya

0
loading...

TERASBINTANG.com – Pemerintah akhirnya memutuskan akan merevisi UU Terorisme. Revisi itu sebagai evaluasi pasca terjadinya aksi teror Thamrin.

UU No 15/2003 tentang penanggulanhan terorisme dinilai kurang memdai sehingga perlu ditambah agar perang lawan terorisme bisa berhasil.

MenkumHAM Yasonna Laoly merinci sejumlah poin yang akan dirvisi. Menurutnya, revisi itu menekankan pada aspek pencegahan.

“Pertama faktor pencegahan yang sebelumnya dalam Undang-undang Terorisme itu lebih pada sifatnya penindakan ya. Yang tidak bisa kita mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas,” kata Yasonna.

Masa penahanan teroris, kata dia, akan ditambah dan diperluas. “Termasuk kalau memang secara nyata-nyata dan jelas bahwa orang yang bersangkutan sudah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan negara dan termasuk di luar negara pergi berperang untuk kepentingan negara lain, karena terorisme adalah kejahatan global, maka termasuk ada bagian yang akan kita bahas termasuk pencabutan paspornya,” jelasnya.

Selain itu, ada opsi memasang semacam alat bagi WNI yang kembali ke Indonesia dari negara berkonflik. Tetapi lebih realistis untuk mencabut paspor yang bersangkutan.

“Kalau sebelumnya izin harus minta dari ketua pengadilan, nanti akan kita bicarakan cukup hakim misalnya untuk mengajukan permohonan izin supaya cepat. Tetap kita mengedepankan prinsip praduga tak bersalah tetap akan kita jaga, kita juga harus menjaga dari potensi-potensi yang mengganggu dengan perbuatan terorisme,” paparnya. (SUM)

loading...