Peneliti LIPI: Ambang Batas Pencalonan Capres 2019 Sebuah Anomali

0
loading...

 

TERASBINTANG – Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengkritik sistem ambang batas yang diterapkan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, ambang batas itu adalah bentuk anomali dalam sistem presidensial.

“Pilpres atau pencalonan presiden tidak boleh didikte oleh hasil pemilu legislatif atau parlemen,” ujar Syamsuddin dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Menurutnya, ambang batas merupakan suatu penyimpangan. Sebab, perolehan suara partai politik di legislatif tidak bisa dijadikan landasan untuk mengusung calon presiden.

Secara sistem, ia menganggap hal tersebut tidak relevan diberlakukan karena mengacu pada perolehan suara pada Pileg 2014. Sementara itu, politik sangat dinamis sehingga dalam lima tahun peta politik bisa berubah.

“Hasil Pileg 2014 tidak masuk akal digunakan kembali. Sementara nanti (Pilpres 2019) belum ada hasil pemilu parlemen,” kata Syamsuddin.

Menurut dia, penghapusan ambang batas akan memberi kesempatan bagi seluruh partai yang ada di parlemen untuk mengusung calonnya.

Meski begitu, dengan presidential threshold nol persen bukan berarti membuka kesempatan bagi partai baru untuk mengusungkan calon presiden.

“Semua partai yang sudah punya kursi di Dewan boleh mencalonkan,” kata dia. (SUM)

loading...