Pengamat: Fahri Hamzah Bisa Jadi Kena Pasal Makar, Harus Diusut!

0

TERASBINTANG.com – Orasi Wakil ketua DPR Fahri Hamzah berorasi di depan ribuan peserta aksi unjuk rasa 4 November 2016 di Jakarta kemarin menjadi sorotan publik. Dalam orasinya itu, Fahri mengungkapkan bahwa “ada dua cara” untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Kita kalau mau memutuskan bagaimana cara menjatuhkan presiden, ada dua caranya. Sebagai pimpinan dewan saya akan memberitahu cara yang legal, ini bukan jalan revolusi. Itu jalur parlemen ruangan. Tapi kalau di jalur parlemen jalanan, Habib Rizieq yang lebih banyak tahu,” kata Fahri.

Pidato Fahri ini sebenarnya trik lama yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang anti pemerintah. Fahri sebagai anggota dewan tentu sangat tidak pantas berbicara dan memprovokasi massa seperti itu.

“DPR itu kan punya kewenangan untuk mengontrol kinerja pemerintah. Kalau gak puas dengen kebijakan pemerintah, ya anda bisa panggil menteri terkait, atau Presiden langsung. Pun juga dalam konteks penegakan hukum, anda bisa panggil Kapolri. Anda sudah punya mekanisme itu. Persoalannya anda mau pake atau gak,” kata pengamat politik Madjid Politika, Firmansyah.

Dalam konteks itu, kata Firman, seharusnya Fahri tidak perlu memperkeruh suasana ikut nimbrung dalam demo besar seperti itu. “Malu dong. Anda dipilih rakyat untuk jadi wakil mereka dengan segala kewenangan yang dipercayakan kepada anda, anda harus gunakan sebaik-baiknya,” katanya.

Apalagi, kata Firman, Fahri Hamzah sudah bicara seperti itu. Itu arahnya makar. Dan bisa dikenai pasal 104 KUHP tentang makar.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan penghina presiden dan provokator yang berpotensi mengganggu stabilitas negara bisa dijerat dengan pasal 104 KUHP tentang makar.

“Kalau masuk ke dalam Pasal Makar ya kami proses hukum,” kata Tito usai mengikuti agenda pengarahan Presiden Joko Widodo kepada perwira Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa 8 November. (za)

KOMENTAR