Pengamat: Jangan Ada Lembaga Penegak Hukum yang Merasa Superior

0
loading...

TERASBINTANG.com – Telegram Rahasia (TR) Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bernomor KS/BP-211/XII/2016/Divpropam ‎yang terbit pada 14 Desember kemarin jadi kontroversi. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting mengatakan, arahan tersebut justru berpotensi kontraproduktif dengan semangat pembenahan di tubuh Polri.

Menanggapi hal tersebut, pengamat Indonesia Democracy Network (IDN) Agung Solihin menilai, Telegram Kapolri tersebut adalah hal wajar. Apalagi, kata Agung, Kapolri sudah menjelaskan secara detail bahwa tujuan Telegram tersebut adalah untuk internal, bukan untuk eksternal.

“Saya kira telegram itu wajar ya. Tidak yang perlu diperdebatkan. Itu kan sudah dijelaskan bahwa Telegram itu untuk internal bukan eksternal. Tujuannya supaya pimpinan Polri tahu kalau ada anggota yang bermasalah. Ini menurut saya sangat wajar,” kata Agung dalam keterangan pers yang diterima terasbintang.com.

Kedua, kata Agung, Telegram ini perlu dimaknai positif bahwa antar lembaga penegak hukum perlu saling berkoordinasi dalam penegakan hukum. Tujuannya, tidak ada salah satu lembaga penegak hukum yang merasa superior, paling bagus, padahal belum tentu juga.

“Jangan sampai ada salah satu lembaga penegak hukum yang merasa superior yang bisa mengacak-acak lembaga penegak hukum lain. Kalau ini terjadi, maka sudah pasti akan memunculkan keegangan-ketegangan yang tidak perlu yang justru menghambat penegakan hukum itu,” katanya.

Selain itu, Agung juga menolak komentar miring bahwa Telegram tersebut bertujuan untuk menghalang-halangi penegakan hukum di tubuh Polri. Menurutnya, tidak ada hak Polri yang bisa melarang-larang penegakan hukum.

“Gak ada yang bisa menghalang-halangi penegakan hukum. Tapi izin atau laporan kepada Pimpinan soal anggota yang bermasalah itu memang perlu. Kalau gak ada laporan, tiba-tiba ramai di media kan gak bagus juga. nah, di situlah fungsi Telegram itu,” katanya.

loading...