Pengamat: Kudeta Adalah Gerakan Politik Barbar

0

TERASBINTANG.com – Baru-baru ini, istilah ‘kudeta’ kembali populer di sosial media, terutama sejak merebaknya kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Non Aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait konten pidatonya yang mencatut Al Maidah 51. Umat Islam membara, demo pun tak terelakkan. Mereka mendesak Jokowi segera menangkap Ahok.

Berbagai provokasi, hasutan kebencian, hingga gerakan politik makar di jagat maya maupun nyata bertebaran di mana-mana. Bahkan, bila putusan Ahok tak sesuai keinginan mereka, ada suara ancaman untuk menjungkal posisi Jokowi dari Istana Presiden. Suara tersebut semakin membuka kedok manuver kekuatan politik tertentu yang menunggangi gerakan massa “Bela Islam II”.

Kini, hajat politik busuk itu makin santer. Seruan “Kudeta Presiden” dan kembali ke UUD 1945 yang disuarakan politikus senior, Kwik Kian Gie, pada bulan Mei lalu, kembali viral di sosial media, beriringan dengan besarnya perhatian publik terhadap kasus Ahok. Wajar, bila sebagian merasa kasus “penodaan agama” hanyalah sekedar jembatan dan sasaran antara saja untuk memuluskan hajat politik mereka yang sesungguhnya: pemakzulan.

Pengamat hukum tata negara, Erfandi menyatakan bahwa istilah kudeta tidak pernah dikenal dalam nalar konstitusi kita. Istilah ini, kata Erfandi, tak lebih dari gerakan barbar dan ketidakadaban yang sengaja disuarakan oleh orang yang tidak mengerti logika bernegara dan berbangsa.

“Tidak ada usaha-usaha yang dapat dibenarkan secara konstitusional untuk melakukan kudeta. Pembagian kekuataan dalam konteks negara hukum kita kan sudah jelas. Ada eksekutif, ada legislatif, dan yudikatif. Mekanisme pengawasan itu ada di parlemen, katanya saat berbincang dengan Terasbintang.com, Rabu (16/11).

Kalaupun Presiden, misalnya, melakukan pelanggaran Undang-undang dan konstitusi, kata Erfandi, ada mekanisme hukum yang sudah mengatur, yakni Impeachment, bukan kudeta. “Impeachmen namanya. bukan kudeta. Kudeta itu adalah gerakan inkonstitusional dan gerakan barbar itu.”

Itupun, katanya, sangat sulit dilakukan di Indonesia. Ada proses dan prosedur panjang yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Karena prosesnya nanti di DPR dengan syarat dihadiri oleh 2/3 anggota dewan. Setelah pembuktian DPR, barulah diserahkan ke MK. Di MK pun nanti masih diuji, dilakukan penyidangan, apakah benar atau tidak. Kalau akhirnya MK menyetujui, nanti diserahkan lagi ke MPR. Jadi gak mudah ya,” katanya.

Namun demikian, dia yakin betul bahwa rakyat Indonesia sudah cukup dewasa menyikapi dinamika politik akhir-akhir ini. Menurutnya, Rakyat Indonesia tidak mungkin terpengaruh dengan provokasi-provokasi isu yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan kultur sosial, prinsip-prinsip Islam, dan konstitusi kita.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini berharap aparat untuk bersikap tegas terhadap segala macam provokasi yang mengancam keamanan negara.

“Kan sudah ada prosedur hukumnya. Ada pasal tentang ujaran kebencian, dan di KUHP ada pasal yang mengatur tentang makar. Tinggal ditegakkan aja itu,” katanya. (za)

 

 

 

 

 

KOMENTAR