Pengamat Militer: Jangan Sampai Revisi UU TNI Jadi Titik Balik Kembalinya Orba

0
loading...

TERASBINTANG.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukam empat agenda legislasi ke DPR, yaitu pembahasan RUU Rahasia Negara, RUU Keamanan Nasional (Kamnas), RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang meliputi Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), dan revisi RUU TNI.

Dua di antara agenda itu, yaitu RUU Kamnas dan Revisi UU TNI mendapat sorotan publik karena rentan disusupi agenda tertentu yang bisa mengancam demokrasi.

Pengamat militer dari Imparsial, Al Araf mengatakan, UU TNI yang disahkan pada tahun 2004 itu sebetulnya sudah bagus. UU itu mampu menjadi pagar yang tegas bagi terwujudnya dwifungsi ABRI yang merupakan cita reformasi.

“Maka saya khawatir kalau UU TNI yang sudah bagus itu justru menjadi titik balik kembalinya Orde Baru,” kata Al Araf kepada Terasbintang saat dihubungi via telepon, Jumat (15/1/2016).

Menurut Al Araf, setidaknya ada tiga pasal yang menjadi tiang dalam UU TNI yang rentan dihilangkan jika revisi itu dilakukan. Jika tiga pasal itu hilang, maka hilanglah capaian reformasi TNI yang susah payah diperjuangkan selama ini.

“Tiga pasal itu adalah pasal yang mengatur bahwa TNI tidak boleh terjun ke dunia politik dan bisnis. Kedua, pasal yang mengatur tentang peradilan umum. Ketiga, pasal tentang operasi militer non perang,” jelasnya.

Jika pasal-pasal itu hilang, jelas Orba akan kembali. “Kita akan kembali melihat TNI tangani demo. Mereka kembali berhadapan dengan aktivis. Kita khawatir itu,” pungkasnya. (SUM)

loading...