Pengamat: Revisi UU Terorisme Bisa Jadi Pintu Masuk Kembalinya Otoritarianisme

0
loading...

TERASBINTANG.com – Salah satu maksud dalam upaya revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Terorisme adalah menambah kewenangan untuk Badan Intelijen Negara (BIN).  Dalam revisi itu, BIN meminta agar kewenangannya ditambah dengan memasukkan penindakan.

Namun, revisi itu tentu mendapat banyak protes. Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, protes itu muncul karena revisi UU Terorisme itu berpotensi mengembalikan rezim otoritarianisme.

“Bisa kembali seperti saat rezim Orde Baru. Siapa saja bisa ditangkap padahal baru tuduhan atau sangkaan. Bisa menyalahi HAM, padahal di situ masih pakai KUHAP di mana ada asas praduga tak bersalah,” kata Harits kepada Terasbintang, Selasa (19/1/2016).

Karena itu, kata Harits, dirinya juga tidak setuju terhadap rencana revisi itu. Bahkan, Harits meminta DPR untuk mengevaluasi terlebih dahulu rencana Pemerintah itu bila sudah diajukan ke DPR.

“Saya yang termasuk tidak setuju dengan adanya rencana revisi. Jika memang akan dibuat revisi, parlemen seharusnya melakukan evaluasi terlebih dahulu. Terutama mengenai operasionalnya. Harus ada transparansi,” jelasnya.

“Contohnya jika menyangkut tindakan dalam pencegahan, Densus 88 sendiri sudah bisa menangkap padahal baru terduga. Ini kan artinya memang sudah dilakukan,” imbuhnya.

UU Terorisme yang ada saat ini, menurut Harits, sebeetulnya sudah bagus. Hanya saja dalam pelaksanaannya kurang kordinasi antar lembaga terkait.

“Koordinasi harus diperbaiki, seperti antara Polri, BNPT, dan BIN sebagai sumbunya. Juga agar bagaimana perlakukan terhadap terduga teroris dan keluarganya diperbaiki,” tutur Harits.

“Sebab dari situ sebetulnya radikalisme dapat berkembang. Jika ditangani dengan tepat, maka radikalisme akan dapat ditekan,” pungkasnya. (SUM)

loading...