Pengamat: Tak Sesederhana Itu Menetapkan Ahok sebagai Tersangka

0

TERASBINTANG.com – Dalam perkara dugaan tindak pidana penistaan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 156 jo pasal 156a KUHP dengan acaman pidana 5 tahun, yang diduga dilakukan oleh Ahok, dianggap tidak terlalu sulit menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus ini. Hal ini disampaikan Marwan Batubara, dengan pertimbangan atas dua fakta:

1. Telah ada minimal dua (2) alat bukti yang cukup (keterangan saksi, bukti rekaman video, keterangan ahli).
2. Ahok pernah diperiksa bukan dalam status sebagai Tersangka pada akhir bulan Oktober 2016. Panggilan terhadap Ahok untuk pemeriksaan pada 7 Nopember adalah pemeriksaan ke 2 (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yg diputuskan pada tgl 28 April 2015).

Artinya, kata Marwan, seluruh syarat untuk menjadikan Ahok sebagai Tersangka, secara yuridis telah terpenuhi. Penyidik tinggal melakukan gelar perkara untuk kemudian menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan, dan kemudian menaikan status Ahok dari saksi/terlapor menjadi Tersangka. Setelah itu, Ahok dapat ditahan.

Pertanyaannya, benarkah sesedehana itu?

Praktisi hukum asal Malang Jawa Timur, Fathor Rahman, menilai, apa yang terjadi pada kasus Ahok ternyata tidak sesederhana anggapan Marwan di atas. Selain karena memang bukan perkara mudah, jebolan hukum Universitas Brawijaya Malang ini juga melihat banyak unsur yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyidikan.

Pertama, pernyataan Ahok mengenai surat Al Maidah 51 itu cenderung akan menimbulkan multi tafsir. Kalau pernyataan dan kesaksian ahli yang dihadirkan Bareskrim untuk kasus ini berbeda-beda, tentu Polri tidak bisa ujuk-ujuk mengenakan pasal 156 jo pasal 156a KUHP terhadap Ahok.

“Sebab, nanti bakal ada pertanyaan, Ahok menghina Islam yang mana, toh pemaknaan dan tafsir surat Al-Maidah 51 juga berbeda-beda,” katanya saat dihubungi via telepon.

Belum lagi dari aspek bahasa. Kalau tafsir ahli bahasa berbeda-beda dalam memaknai kalimat Ahok, akan tambah runyam masalahnya. Pasal penistaan agama semakin sulit diterapkan terhadap Ahok.

Dalam rekaman pidato di Kepulauan Seribu, Ahok mengatakan “Dibohongi pakai surat Al Maidah 51”. Penggunaan kata “pakai” di sini dapat mempengaruhi makna, merujuk pada “pengguna” ayat itu, bukan ayat Qurannya yang bohong. Kecuali Ahok bilang “Dibohongi Surat Al Maidah 51, maknanya jadi sangat jauh berbeda.

Setelah menonton secara lengkap isi pidato Ahok, Fathor pun berkesimpulan bahwa pernyataan Ahok sama sekali tidak memenuhi unsur pidana. “Saya bukan ada pihak yang mana. Tapi dalam hukum ada aspek menstrea. Nah, dalam kasus Ahok unsur ini menurut pemahaman saya, tidak memenuhi unsur pidana,” pungkasnya. (wp)

KOMENTAR