Pengamat Tanggapi Kontroversi Surat Kapolri Soal Izin Penggeledahan

0
loading...

TERASBINTANG.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan surat perintah yang isinya penggeledahan dan penyitaan yang terkait dengan anggota Polri harus seizin Kapolri.

Surat bertanggal 14 Desember ini beredar di kalangan wartawan, kemarin. Surat yang ditandatangani Kapolri itu ditujukan kepada Kapolda dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam).

Peneliti Madjid Politika Firmansyah menilai, apa yang tecantum dalam surat tersebut tidak ada yang istimewa. Permintaan semacam itu lumrah dilakukan, apalagi untuk lembaga sebesar Kepolisian.

“Biasa aja. Itu kan penegasan saja supaya Pimpinan mengetahui dan bisa memberikan pendampingan hukum bila ada anggotanya yang bermasalah. Saya kira itu biasa ya,” katanya.

Firmansyah juga menolak dengan komentar miring sejumlah pihak yang mengatakan bahwa surat tersebut bertujuan untuk menghalang-halangi penggeledahan di institusi Polri. Menurutnya, tidak ada yang bisa menghlang-halangi penegakan hukum. Lagi pula, katanya, surat tersebut ditujukan untuk internal kepolisian, bukan kepada pihak eksternal.

“Kalau Polri menghalang-halangi kan seharusnya surat itu ditujukan kepada KPK, bahwa KPK harus izin dulu, misalnya. Ini kan untuk internal. Artinya, anggota Polri yang bermasalah itu yang harus lapor supaya yang di atas tahu langsung, bukan ribu-ribu dulu di media, baru pimpinannya tahu,” katanya.

Apalagi Polri di bawah kepemimpinan Tito sudah melakukan reformasi birokrasi besar-besaran.

“Kita lihat hari ini Polri justru melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa. Ruang pungli ditekan, penilangan bagi pengendara yang tidak tertib sudah pakai online. Semua hal yang membuka ruang bagi terjadinya pungli diminimalisir.”

Sebabnya, kalau ada penggeledahan, kata Firman, justru membantu Polri untuk mempercepat proses reformasi itu. “Tapi yang namanya izin pimpinan tetap perlu dilakukan, ya itu tadi, biar Pimpinan tahu dan bisa memberikan pendampingan,” katanya.

Sebelumnya, Kabiro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto menegaskan bahwa apa yang ada dalam surat tersebut sebenarnya sudah lama berjalan. Surat tersebut keluar untuk menegaskan apa yang sudah berjalan dengan baik itu.

loading...