Penghentian Kasus Samad-Bambang Tak Berikan Pendidikan Hukum

0

TERASBINTANG.com — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai alasan Jaksa Agung HM Prasetyo memberi deponering kepada mantan pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjayanto (BW) untuk kepentingan umum tidak jelas dan berlebihan.

“Penggunaan kepetingan umum itu terlalu berlebihan untuk kasus Abraham Samad dan Bambang Widjayanto. Karena tidak ada kepentingan umum,” ujar Boyamin di Jakarta, Sabtu (5/3).

Menurutnya, kasus yang dideponering Jaksa Agung itu lebih bersifat pribadi. Lebih baik disidangkan di pengadilan dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat daripada memberi deponering kepada AS-BW.

“Saya tidak setuju dengan deponering kenapa kan kriminalisasi tidak terbukti,” katanya.

Ia menuturkan, idealnya deponering dipakai jika menimbulkan kondisi pemberontakan. Namun, untuk kasus pemalsuan dokumen tidak berpengaruh untuk kepentingan umum.

“Deponering harusnya senjata pamungkas yang tidak boleh dipakai sembarangan, kalau perlu jangan dipakai kecuali kondisi tidak normal,” tukasnya.

“Nilai kepentingan umum harusnya yang penting dijaga, nah kalau pemalsuan dokume AS apa? Tidak ada menurut saya. Baiknya disidangkan paling hukuman percobaan biar orang lain tidak meniru memalsukan dokumen. Nanti orang memalsukan dokumen jadi tidak apa-apa,” imbuhnya. (Fk)

KOMENTAR

loading...