PN Pangkalan Bun Tidak Benarkan Eksekusi Tanah yang dilakukan Pemda

0

TERASBINTANG.com– Eksekusi tanah milik ahli waris alm. Brata Ruswanda yang ditunjukkan dengan pemasangan papan nama oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kobar, Jumat (6/7/2018) dan membuat suasana jadi ricuh, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Salah satunya Iman Santoso, SH, MH Humas Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun. Ia menilai bahwa apa yang dilalukan Pemda suatu kesalahan.

“Dalam kasus ini pengadilan tidak punya wewenang untuk mengeksekusi tanah alm. Brata Ruswemda. Kalau posisi Obyek (Tanah) sudah dikuasai oleh Pemda, seharusnya tergugat (Pemda-red) tidak perlu mengeksekusi tanah tersebut. Pemda seharusnya menyelesaikan dengan persuasif dan membicarakan dengan ahli waris. Bicarakan baik-baik sehingga akan ada penyelesaian atau kesepakatan antar kedua belah pihak”, kaya Iman Santoso yang juga menjabat Hakim di Pangkalan Bun, saat ditemui di ruanh kerjanya, Selasa(10/7/2018).

Ditempat terpisah, Darussalam Pengamat Pertanahan menilai Langkah yang dilakukan Pemda sangat salah dan tidak dapat dibenarkan. Apalagi ada dugaan pemalsuan SK Gubenernur dalam persidangan dan bukan bukti asli sebagai barang bukti.

” Dalam persidangan foto copy-an tidak menjadi barang bukti, harus memggunakan barang bukti asli, dan hakim seharusnya menolak jika ada barang bukti bukan asli,” terang pria yang kerap disapa Bang Salam

Bang Salam menambahkan, soal eksekusi Pemda Kobar merupakan tidakan yang tidak benar karena Ahli Waris masih melakukan upaya hukum. Tanah yang masih dalam proses hukum, lanjutnya, pengadilan atau Pemda harus menunggu sampai selesai proses hukumnya tuntas.

Pria yang sudah malang melintang di bidang pertanahan ini berhatap Presiden Jokowi bisa turun tangan mengingat banyaknya kasus tanah yang tidak kunjung ada penyelesain dari Perintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Keluarga ahli waris masih berjuang ke Komnas HAM, Ke Kemenko Polhukam dan sedang proses pelaporan ke Polda Kalsel atas dugaan pemalsuan SK Gubermur Kalteng. Jika terbukti palsu maka masih ada upaya hukum yang bisa diperjuangkan. Rumitnya kasus tanah di Indonesia seharusnya presiden mencarikan solusi terbaik. Sebab tanah adalah masalah yang paling kompleks dan tak kunjung ada penyelesaiannya”, kata Mantan staf ahli Kapolda Lampung bidang agraria dan pertahanan ini.

loading...