Polemik Tarif Atas dan Tarif Bawah Transportasi Online

0

TERASBINTANG.com – Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menurutnya, Pemerintah sebaiknya mendorong perusahaan transportasi online dan konvensional untuk berkolaborasi. Dengan Kolaborasi ini justru akan menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen.

“Harusnya jalankan saja seperti yang ada saat ini,” kata Tigor, Sabtu (25/3/2017).

Tigor melihat, pengaturan tarif dan kuota transportasi online saat ini tidak relevan. Sebab, mekanisme yang berjalan di lapangan adalah hukum pasar. Masyarakat sebagai konsumen transportasi online akan memilih menggunakan moda yang nyaman dan murah. Pengaturan tarif dan kuota hanya akan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan transportasi.

Kolaborasi antara perusahaan transportasi online dengan konvensional dinilainya bisa menjadi solusi terhadap situasi saat ini. “Pendapatan pengemudi transportasi konvensional yang berkolaborasi dengan aplikasi online justru meningkat,” kata Tigor.

Kedua jenis transportasi tersebut dapat menggabungkan kelebihan dari masing-masing bisnis. Transportasi online yang merupakan perusahaan teknologi sangat mumpuni dalam hal inovasi aplikasi. Sementara perusahaan transportasi konvensional sangat berpengalaman dalam bisnis angkutan. Walhasil, kolaborasi tersebut justru akan menguntungkan semua pihak.

Di Jakarta misalnya, saat ini sejumlah perusahaan transportasi online sudah bekerja sama dengan transportasi konvensional. Seperti, Go-Jek dan BlueBird yang melakukan kerjasama dalam lini bisnis Gocar. Ada pula Taksi Express yang berduet dengan Uber.

Menurut Tigor, pemerintah seharusnya cukup mengatur standar pelayanan minimum bagi transportasi. Standar ini pun harus berlaku secara nasional, dan tidak boleh diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Standard aman di Jakarta dan Semarang harus sama,” kata Mantan Ketua Dewan Transportasi Jakarta ini.

Kesetaraan

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan tujuan adanya pengaturan tarif atas dan tarif bawah dalam revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 (Permenhub 32/2016) adalah untuk menciptakan kesetaraan.

Taksi online dan taksi konvensional harus diperlakukan setara supaya tercipta persaingan yang sehat. Kesetaraan itu misalnya soal kewajiban memenuhi standar keselamatan, uji kelayakan kendaraan, persyaratan pengemudi, pembatasan (kuota) jumlah armada, batasan tarif, dan sebagainya.

“Kita ingin sekali keniscayaan online menjadi servis di Indonesia, tapi harus ada kesetaraan dengan angkutan yang sudah ada. Oleh karenanya, kita memberlakukan dengan kesetaraan termasuk safety, SIM, KIR, kuota, dan tarif batas bawah,” kata Budi.

Revisi Permenhub 32/2016 akan terbit pada 1 April 2017. Namun ada pasal-pasal tertentu yang tidak langsung diberlakukan, ada kelonggaran selama 3 bulan. Setelah itu, barulah aturan diberlakukan penuh. Revisi Permenhub akan disosialisasikan mulai minggu ini.

“Kita harapkan dipenuhi para pihak dan semua setuju melakukan sesuai yang kita buat. Akan diberlakukan 1 April dan ada hal di pasal yang kalau butuh waktu, kita berikan (kelonggaran) paling lama 3 bulan dari 1 April. Besok Minggu kita sosialisasikan di Jabodetabek dan Bandung,” tukasnya.

loading...