Polri, KPK dan Kejagung Ingin Bentuk e-SPDP

0
loading...

TERASBINTANG.com – Tiga pimpinan lembaga penegak hukum yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam hal kerja sama pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu poin baru yang akan digodok dalam MoU tersebut adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berbasis elektronik atau e-SPDP.

“Jadi kita punya data yang sama terkait penanganan tipikor di seluruh Indonesia,” ujar Ketua KPK Agus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dengan e-SPDP, tiga instansi itu bisa saling bertukar informasi penyidikan yang tengah berjalan secara cepat untuk selanjutnya berkoordinasi dan supervisi. Selama ini, SPDP dikirim berbentuk surat dan memakan waktu. Dengan adanya SPDP format baru, pemberitahuan bisa disampaikan lebih cepat.

“Kalau sudah berjalan penuh, dengan mudah kita ketahui seluruh kasus Tipikor yang ditangani Kejari, Kejati, Polres, Polda, dan KPK. Seluruh Indonesia data penyidikan tipikor ada,” kata Agus.

Agus mengatakan, ketiga lembaga penegak hukum ini juga akan membentuk forum yang akan memonitor SPDP di tingkat pusat. Pertukaran informasi tersebut, kata Agus, akan membantu penanganan perkara di daerah.

Tim ini ditangani oleh Kepala Bareskrim Polri, Deputi Pendindakan KPK, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

“Misalkan, pelakunya bukan orang yang mendapatkan perhatian orang banyak, di daerah, mungkin dari KPK bisa diserahkan ke polisi atau Kejari di daerah. Ini akan sangat efisien,” kata Agus.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, e-SPDP bagus untuk check and balance.

Masing-masing aparat penegak hukum jadi lebih cepat mengetahui kasus apa yang ditangani penegak hukum lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih. “Jadi misal KPK bisa supervisi kasus yang dia dapat info juga soal kasus itu,” kata Tito.

loading...