Praktisi Hukum: PP Ormas Asing Perlu Dievaluasi

0
loading...

TERASBINTANG.com – Praktiisi hukum, Erfandi, meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ormas asing. Menurutnya, PP tersebut diberpotensi menjadi ancaman terhadap kesatuan bangsa dan negara.

Salah satu keberatan Erfandi terhadap PP ini adalah poin yang membolehkan warga negara asing untuk bertempat tinggal di negaranya sendiri selama memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Artinya, kata Erfandi, kondisi dalam negeri diperbolehkan untuk dikendalikan dari luar negeri melalui lahirnya PP ini.

“Sebabnya, kami menolak lahirnya PP ini. Kami menolak NKRI yang telah menjadi harga mati ini dikendalikan Negara lain. Kami juga meminta Presiden Jokowi mengajukan Revisi UU Ormas bukan justru membuat aturan teknis yang justru kontraproduktif dengan Nawacita Jokowi sendiri,” kata Erfandi dalam keterangan persnya kepada terasbintang.com.

Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan DPR dalam hal ini. Seharusnya, kata Erfandi, persoalan besar seperti ini melibatkan DPR, apalagi dalam UU Ormas Asing juga diberikan ijin operasional oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

“Artinya orang asing diberikan porsi sampai pada jantung terbawah NKRI ini. Jika hal ini dibiarkan maka upaya mempertahakan ideologi Pancasila dan NKRI justru semakin sulit dan terancam,” katanya.

Jika pemerintah tidak segara merevisi PP tersebut, maka pihaknya akan menempuh jalur yudisial review ke Mahkamah Agung (MA), bahkan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mana mungkin orang Asing baik Negara Barat atau Timur akan memperkuat ideologi Pancasila dan kesatuan Negara jika kepentingan yayasan asing tersebut bergerak dalam hal ekonomi yang notabene bertujuan profit,” pungkasnya.

loading...