Pukat UGM: Logika MKD Keliru Kalau Tidak Proses Kasus Setya Novanto

0

TERASBINTANG – Ketua DPR Setya Novanto kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), kali ini karena diduga mengeluarkan pernyataan bohong terkait korupsi e-KTP. Hanya saja, MKD dinilai enggan memproses laporan tersebut.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, seharusnya tidak ada alasan bagi MKD untuk tidak memproses laporan Novanto.

“MKD ranah etik, pengadilan ranah hukum. Etik itu jatuhnya sanksi jabatan, ranah hukum jatuhnya sanksi badan. Harusnya dia (MKD) memulai proses untuk memeriksa laporan itu. Saya engak tahu apa logikanya kemudian mengatakan itu sudah ranah hukum kemudian tidak ditindaklanjuti,” kata Zainal seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3).

Karena itu, Zainal mengatakan, logika hukum MKD keliru. Seperti kasus pemakzulan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, kata dia, jika menggunakan logika seperti MKD, kata Zainal, maka Gus Dur saat itu seharusnya belum bisa diminta mundur sebagai presiden. Sebab ia dijatuhkan sebagai presiden terkait kasus Bruneigate sebelum proses penegakan hukum rampung.

“Ranah hukum waktu itu sudah jalan tapi belum membuktikan apa-apa. Kalau logikanya seperti itu, berarti impeachment tidak boleh dilakukan selama pengadilan masih berjalan,” katanya. (SUM)

loading...