Puluhan Ribu Orang Teken Petisi Cabut Peraturan Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah

0
loading...

TERASBINTANG.com – Publik menggulirkan petisi online di change.org mendesak agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan tersebut berisi tentang pendirian rumah ibadah yang mensyaratkan adanya KTP dari 90 orang pengguna rumah ibadah dan 60 orang warga setempat.

Penggagas petisi ini mengatakan syarat mendapatkan dukungan 60 orang warga setempat untuk mendirikan rumah ibadah merupakan tindakan diskriminatif.

“Klausul peraturan yang meyebutkan ‘dukungan masyrakat setempat paling sedikit 60 orang’ untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah,” tulis pengggas petisi ini seperti dilihat Terasbintang.com, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, tidak mudah mengumpulkan tandatangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi yang diminta tandatangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang yang akan mendirikan rumah ibadah.

“Dan lagi sekarang, banyak sekali kekerasan, penutupan dan pembakaran rumah ibadah oleh kelompok anarkis karena alasan tidak memenuhi persetujuan 60 orang tersebut,” tulisnya.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkopolhukam dan Jaksa Agung.

Berdasarkan pantauan Terasbintang.com, hingga saat ini petisi tersebut sudah mendapatakan tanda tangan sebanyak 46.473 orang.

loading...