Ramai-ramai ‘Ikutan’ Demo, Pimpinan DPR dan DPD tak Paham UU MD3?

0

TERASBINTANG.com – Demonstrasi merupakan hal wajar dilakukan di negara demokratis seperti Indonesia, namun sangat disayangkan jika pimpinan DPR dan DPD RI ikut ‘nyemplung’ dalam keruhnya demo “Tangkap Ahok” yang akan berlangsung pada 4 November besok. Menurutnya, keterlibatan elit politik bukan hanya bisa memperkeruh suasana, tetapi bahkan dapat menggeser isu demo dari tujuan semula membela agama menjadi isu politik pragmatis jelang Pilgub DKI.

“Karena kami khawatir kehadiran mereka akan semakin memperkeruh suasana,” kata pengamat jebolan UI ini, melalui pesan singkat, Kamis (3/11).

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan ramai-ramai bakal menghadiri demo besok. Anggota DPR kaliber Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah lama mengkonfirmasi dukungan dan kehadirannya dalam demo. Sebagian juga dari anggota DPD RI. Ada Fahira Idris dan rekan lainnya. Bahkan Ketua Badan Kehormatan DPD RI, A.M Fatwa mengirim pesan khusus kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq mengenai niatnya untuk menghadiri demo berkedok bela Islam itu.

Menurut Erfandi, memang setiap warga negara dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapatnya melalui sarana demonstrasi tanpa membedakan apapun termasuk oleh sebagian pimpinan legislatif. Namun demikian, lanjutnya, dalam konteks tata negara legislatif memiliki sarana tersendiri untuk mengontrol eksekutif dalam hal ini Presiden beserta Kapolri melalui mekanisme yang sudah diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPR RI.

“Saya melihatnya sungguh lebih elok jika pimpinan DPR dan DPD menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam UU MD3 dengan menggunakan kewenangannya memanggil Kapolri melalui Mekanisme RDPU untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kapolri dan Presiden untuk segera menangani kasus hukum yang menimpa saudara Basuki Tjahja Purnama. Karena kalau tidak segera ditangani keadaan semakin runyam dan mengotori demokrasi di negeri ini,” ujarnya.

Apalagi, katanya Presiden sendiri menyatakan tidak akan intervensi Kasus Ahok dan nenyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum

Justru dengan turunnya pimpinan DPR dan DPD ikut serta demonstrasi besok, menunjukkan tidak pahamnya fungsi mereka sebagai legislatif atau memang sengaja tidak menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus ini.

“Saya semakin yakin ada aktor ketiga yang menunggangi demo ini yang bisa menimbulkan disintegrasi anak bangsa,” pungkasnya. (za)

KOMENTAR