RAPBN 2016 Terancam Deadlock, Ini yang Ditentang KMP

0

TERASBINTANG.com –  Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan pertemuan di Bakrie Tower, Rabu (28/10) malam, membahas RAPBN 2016.

Hasilnya, mereka sepakat akan mengajukan syarat kepada pemerintah atau KIH. Jika tidak dipenuhi, maka koalisi pengusung Prabowo itu akan menolak.

Pengambilan keputusan akhir tentang RAPBN 2016 sendiri akan dilakukan di paripurna DPR besok Jumat (30/10). Kalau tidak terjadi perubahan, maka dipastikan KMP dan KIH akan beradu kekuatan yang tidak mungkin berjujung deadlock.

Sekretaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah mengatakan, syarat yang diajukan KMP sebetulnya adalah poin-poin yang selama ini belum jelas tapi sudah dipaksakan anggaranya.

“Ya sebetulnya di RAPBN ini ada beberapa yang sampai hari ini belum clear misalnya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini. Jadi tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong kita ini berapa. Karena kalau kita belum tahu pemasukan kita berapa terus kita sok menganggarkan begitu besar bagaimana kalau uangnya tidak ada kan nanti bisa kacau perekonomian,” kata Fahri.

Menurut Fahri, Pemerintah dan KIH harus realistis dan sesuai dengan realitas dalam menyusun RAPBN. Jadi kalau Dirjen pajak pada Agustus lalu mengatakan bahwa baru 46 persen yang selesai dalam pengumpulan pendapatan paja, bagimana mau menyusun anggarannya.

“Nah laporan bulan Agustus itu Dirjen Pajak mengatakan bahwa pendapatan pajak itu baru tercapai dari sekitar Rp 1.500 triliun yang diperkirakan baru 46 persen. Jadi uangnya belum clear,” katanya.

Ketidakjelasan itu, kata Fahri, akan berdampak pada banyanya kesemrawutan dalam penyaluran dan keterserapan pos-pos anggaran.

“Uang belum clear tapi ada alokasi yang tidak dijanjikan di kampanye. Misalnya alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN, sedangkan yang dijanjikan tidak dipenuhi misalnya dana desa kan berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 itu kan ada aturan negara akan mengembangkan otonomi tingkat tiga dengan mengalokasikan dana kepada desa. Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat,” jelas Fahri. (SM)

loading...