Ratna Sarumpaet Cs Melakukan Makar atau Menyampaikan Pandangan Kritis ?

0
loading...

TERASBINTANG.com — Apa yang sudah dilakukan oleh Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein masuk ke dalam “pemufakatan makar”, bukan penyampaian kritik .

“Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan pemufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik,” ujar Boy Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Sehingga, Polri kemudian menetapkan mereka sebagai tersangka karena melanggar pasal Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP. Menurut polisi, 8 orang tersangka tersebut melakukan perencanaan  menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum, dan kami lakukan pada tindakan nyata,” kata Boy. Penyidik Polri tidak perlu menunggu pemberontakan terjadi terlebih dahulu baru kemudian melakukan penangkapan.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

Penyampaian aspirasi baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam transaksi elektronik harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Penyidik Polri  dalam kasus ini menemukan bahwa 8 tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan yang bisa disalah-artikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain.

“Situasinya multikompleks. Tidak bisa kami katakan ini murni ibadah. Polisi selalu berpikir ada kecurigaan,” tambah Boy.

Menurut Boy, demokrasi memang sesuatu yang baik bagi kehidupan bernegara. Namun, pelaksanaan demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat mutlak. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

loading...