Revisi UU Terorisme Harus “Nyasar” Situs-situs Radikal

0

TERASBINTANG.com – Pemerintah dan DPR sedang duduk bersama membahas penanggulangan terorisme. Pengamat kepolisian Sisno Adiwinoto meminta agar revisi UU Terorisme juga mengatur banyaknya situs-situs yang menebarkan kebencian dan radikalisme serta ajakan-ajakan yang bernuansa melawan negara.

“Selama ini kan banyak situs yang menebarkan radikalisme. Tapi aparat gak bisa menidak karena alasannya belum ada payung hukum yang mengatur tentang itu. Ada yang bilang pemerintah thoghut, kafir, dan lain-lain. Banyak kan. Kalau cuma niat ya anggaplah tidak bisa diproses hukum ya namanya juga masih niat. Orang bisa saja punya niat ngebom, tapi yang namanya niat kan gak ada yang tahu. Tapi begitu dia mengajak yang lain, nah itu mestinya sudah masuk kategori wajb ditindak,” kata Sisno, saat berbincang dengan terasbintang.com, belum lama ini.

Ia mencontohkan kasus serangan teror di Thamrin beberapa waktu lalu. Menurutnya, aparat penegak hukum sebenarnya sudah tahu potensi dan ancaman pelaku. “Tapi karena masih berupa ancaman, aparat tidak bisa ngapa-ngapain. Dan belum ada aturan untuk menindak rencana aksi. Hukum kita kan cuma mengatur aksi yang sudah terjadi.”

“Lalu setelah itu terjadi, baru deh wartawan bilang polisi kecolongan. Sebenarnya bukan kecolongan. Itu karena keterbatasan aturan main yang selama ini memang menjadi kendala serius bagi kepolisian,” tambahnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo juga berharap revisi ini bisa menunjang tindakan preventif dalam penanggulangan aksi teror. Sehingga aparat bisa bertindak meski pelaku baru sekadar melakukan rencana.

“UU kita masih belum mengakomodir, selama ini cuma delik material. Selama ini kita lebih banyak bertumpu pada saksi dan petunjuk yang ada. Minim alat bukti. Tentunya kita berharap untuk antisipasi minimnya alat bukti, dalam revisi bisa menerima bukti intelijen sebagai salah satu bukti yang sah,” tutur Prasetyo.

“Fakta program deradikalisasi belum optimal. Karena biayanya mahal, 15% dari 600 narapidana terorisme, setelah melakukan hukuman mereka balik jadi teroris lagi. Atas dasar itu, UU Terorisme jadi sangat penting dan mendesak,” sambungnya.

Kemudian poin yang diminta pemerintah dalam revisi UU terorisme adalah mengenai larangan melakukan hubungan dengan organisasi radikal luar negeri. Sebab selama ini, kata Prasetyo, pelaku teror mengirimkan agennya ke luar negeri terkait aksi radikal, namun belum bisa dijangkau oleh undang-undang.

“(Kemudian) larangan latihan militer di luar negeri dan bergabung dengan organisasi radikal baik di Indonesia maupun luar ngeri. Larangan melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan teroris. Juga mengembangakan dan menyebarkan faham terorisme ke orang lain,” bebernya.

Pemerintah juga berharap tindakan mengajak orang bergabung dalam tindak radikalisme diatur dalam revisi UU Terorisme dan dapat dipidanakan. Juga dengan aksi pengiriman orang lain untuk melakukan aksi teror.

“(Larangan) membantu dan menyumbankan harta untuk keperluan kelompok radikal. Lalu membantu mempersiapkan kegiatan terorisme, dan mengancam orang untuk masuk dalam kegiatan terorisme,” jelas Prasetyo.

Selain itu, pemerintah juga meminta agar tenggat waktu penahanan bagi terduga teroris diperpanjang. Hal tersebut agar polisi bisa lebih ketika melakukan penyelidikan dalam kasus yang berkaitan dengan aksi teror.

“Penahanan yang hanya 20 hari bisa diperpanjang 40 hari, sebab ini pelik dan susah, tenggat waktu perlu lebih longgar. Apalagi ketika meneliti berkas perkara. Saya juga ingin menyampaikan, hasil resolusi dewan keamanan PBB, yang mengimbau untuk meningkatkan perhatian mobilitas terorisme internasional,” ucap pria berlatar belakang politisi Partai NasDem itu.

Resolusi yang dimaksud Prasetyo terkait mengenai efektivitas pengawas lintas batas, pemeriksaan ekstra dokumen perjalanan. Kemudian juga agar meningkatkan kerja sama informasi dan sistem keuangan serta sistem lainnya.

“Lalu membuat peraturan yang dipatuhi oleh maskapai penerbangan, pelayaran dan lain-lain agar bersama-sama pemerintah untuk membuat early warning system,” tutup Prasetyo. (fk)

KOMENTAR

loading...