Revisi UU Terorisme, Pengamat Politik UI: Teroris Sudah Tak Peduli soal Kewarganegaraannya

0
loading...

TERASBINTANG.com –  Pemerintah memutuskan merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Rencana revisi itu bahkan sudah disetujui DPR dan masuk dalam prolegnas 2016.

Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly mengungkapkan, ada enam poin dalam revisi Undang-Undang antiterorisme itu. Enam poin itu berisi perluasan wewenang aparat hukum dalam pencegahan dan penindakan.

Salah satu poin itu adalah pencabutan paspor atau kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang ikut pelatihan militer di luar negeri, termasuk di dalamnya negara atau organisasi-organisasi yang melakukan perbuatan teror.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Mohammad Nasih mengatakan, rencana itu boleh-boleh saja, tapi para teroris sebetulnya sudah tidak peduli tentang status kewarganegaraannya.

“Orang yang ikut ISIS itu sudah tidak peduli mau dicabut kewarganegaraannya atau tidak,” kata Nasih kepada Terasbintang, Rabu (27/1/2016).

Bagi teroris, kata dosen pascasarjana UI itu, yang terpenting adalah jihad memperjuangkan ideologinya. Jihad memperjuangkan terciptanya negara, yang bagi mereka dianggap memberi harapan.

“Prinsip mereka kan simple. Untuk apa hidup di negara yang tidak memberi kepastian dan harapan mereka,” jelasnya.

Karena itu, Nasih mengatakan, untuk meredam terorisme pemerintah harus menggencarkan terwujudnya revolusi mental.

“Yang perlu diprioritaskan adalah pembangunan kualitas SDM melalui pendidikan untuk revolusi mental. Kalau SDM bagus, tidak akan ada warga negara yang ikut-ikut paham aneh-aneh itu,” jelasnya. (SUM)

loading...