Revisi UU Terorisme: Polisi Perlu Diberi Wewenang Tangkap Penyebar Paham Radikal

0

TERASBINTANG.com – Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima draf revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembahasan akan dilakukan pekan depan.

Pengamat kepolisian Sisno Adiwinoto meminta DPR untuk memperhatikan beberapa hal penting terkait revisi tersebut. Salah satunya adalah kendala Polri dalam mengantisipasi tindakan teror di lapangan. Menurutnya, saat ini yang menjadi kendala terbesar polisi dalam menekan aksi teroris adalah ketersediaan aturan hukum yang mengatur soal penangkapan teroris.

“Selama ini yang tersentuh hukum adalah mereka yang terbukti melakukan tindak pidana teror. Bukti itu bisa berupa senjata, rakitan, atau apapun yang berhubungan dengan aksi teror,” katanya.

Padalah, kata Suyono, yang seringkali terjadi di lapangan sebaliknya. Mereka sudah ketahuan jaringannya tetapi tidak ada bukti apa-apa.

“Nah, yang kita harapkan di revisi ini, teror itu sudah bisa dideteksi sejak sebelum kejadian. kalo pelaku teror ini masih dalam niat mungkin memang gak bisa dibuktikan. tapi begitu niat itu disalurkan ke orang lain melalui ajakan, apalagi sampe nyiapin langkah2, nyiapin bom atau apa, mestinya itu sudah memenuhi alat bukti bahwa dia memang teroris,” katanya.

Intinya, kata Sisno, polisi harus diberi keleluasaan untuk melakukan pencegahan dini dengan cara melakukan penangkapan terhadap potensi terorisme. Ada pun potensi yang dimaksud bisa berupa penyebaran paham radikal, baik berupa ajakan, penyebarluasan situs-situs bernuansa kekerasan, maupun tindakan ormas-ormas yang secara terang-terangan melakukan baiat terhadap organisasi teroris seperti ISIS dan semacamnya.

“Itu yang belum ada di hukum. Jadi silahkan DPR merumuskan soal potensi pelanggaran HAM dan sebagainya, tapi polisi tetap butuh aturan ini di lapangan,” pungkasnya. (fk)

KOMENTAR

loading...