Salamuddin Daeng Ditantang Bicara Pakai Data

0
loading...

TERASBINTANG.com — Firmansyah, pengamat dari Madjid Politika menyesalkan tokoh sekelas Salamuddin Daeng bicara tanpa memperlihatkan data ketika membuat kesimpulan Indonesia dalam kepungunan jutaan tenanga kerja asing (TKA) asal China.

“Tokoh selevel Salamudding Daeng masih bicara tanpa data. Jika benar jutaan TKA China kepung Indonesia, datanya mana?,” kata Firmansyah, peneliti Madjid Politika, kepada Terasbintang.com.

Sudah bicara tanpa data, Salamudding Daeng dalam tulisannya membuat ulasan yang ditengarai lebih mengarah politis. Salamuddin Daeng mengungkapkan jutaan TKA China masuk ke Indonesia melalui kebijakan bebas visa, tidak mewajibkan bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), dan membolehkan pendirian Organisasi Masyarakat (ORMAS) oleh WNA.

Salamudding Daeng juga menyatakan WNA asal China menjajakan barang-barangnya ke Indonesia dan mendagangkannya sendiri karena memiliki ruko.

Salamudding Daeng membenturkan isu jutaan TKA asing China dengan banyaknya jumlah pengangguran kesulitan mencari lapangan pekerjaan.

Dari itu, Firman menduga tudingan-tudingan tanpa data itu lebih bertujuan politis. “Mari jangan perkeruh suasana, kita rawat kebinnekaan dan kecintaan masyarakat pada tanah air. Tokoh itu harus biasa bicara pakai data, jangan malah beropini yang enggak-enggak,” ujarnya.

“Kan jelas data yang diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan jumlah TKA di Indonesia tahun 2016 hanya 74.183 orang. Kalau dia (Salamudding Daeng,red) punya data lain, silahkan ungkap,” paparnya.

Sebelumnya, Meneteri Ketenagakerjaan hanif Dhakiri mengungkapkan data jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Tahun 2011 total TKA dari semua negara ada 76 ribuan, tahun 2012 ada 72 ribuan, tahun 2013 hampir 69 ribu, tahun 2014 sekitar 68 ribu, tahun 2015 ada sekitar 69 ribu. Sementara 2016 sampai akhir tahun tercatata sebanyak 74.183 orang.

“Makanya saya katakan, rata-rata nasional TKA kita sekitar 70 ribuan setiap tahun. Ada yang masuk, ada yang keluar. Pemerintah memiliki skema pengendalian yang jelas,” ujar Hanif Dhakiri.

loading...