SK Munas Ancol Dicabut, Dua Kubu Golkar Tetap Saling Serang Terkait Legalitas Kepengurusan

0
loading...

TERASBINTANG.com – Setelah SK Kepengurusan Golkar hasil Munas Ancon dicabut oleh Menkum HAM, kubu Agung menilai bahwa saat ini Golkar mengalami kekosongan kepengurusan. Pasalnya, dicabutnya SK itu berarti kepengurusan yang sah kembali pada hasil Munas Riau yang sudah berakhir pada 2015.

Namun, kubu Ical membantah anggapan tersebut. Dicabutnya SK Kepengurusan Kubu Agung, kata mereka, berarti Menkum HAM sudah melakukan langkah tepat. Dan sesuai putusan pengadilan, maka saat ini yang sah adalah hasil Munas Bali.

Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan, PN Jakarta Utara sudah memutuskan bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah Munas Bali. Putusan itu kemudian diperkuat dengan hasil pengadilan tinggi.

“Secara organisatoris, yang sekarang adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Bali. Hanya saja, sesuai UU, belum ada pendaftaran di Kemenkum HAM dan ini akan kita proses,” kata Idrus, Jumat (1/1/2016).

Menurut Idrus, terkait belum keluarnya SK pengesahan dari Kemenkum HAM, itu  hanya persoalan administrasi. Bahkan, kata Idrus, seandainya Kemenkum HAM  tak memihak, seharusnya sudah mengeluarkan SK itu.

“Tidak benar kalau ada kekosongan,” ujarnya. “Pendaftaran ini hanya masalah administratif,” imbuhnya.

Terkait anggapan kubu Agung yang mengatakan bahwa yang sah adalah hasil Munas Riau, Idrus justru membenarkannya. Hanya saja, kata Idrus, kepengurusan hasil Munas Riau sudah menyelenggarakan Munas Bali dan telah menghasilkan kepengurusan baru. (SUM)

loading...