Soal MoU Penggeledahan Harus Izin, Kapolri: Prinsipnya Menjaga Hubungan Baik

0

TERASBINTANG.com – Tiga instansi penegak hukum, Polri, KPK dan Kejaksaan Agung meneken MoU terkait kerjasama pemberantasan korupsi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengataka MoU tersebut dimaksudkan agar tidak ada konflik antar lembaga penegak hukum.

“Prinsip utamanya kami dari Polri tentu sangat ingin menjaga hubungan baik dengan KPK yang sudah bagus saat ini. Kita tidak ingin ada konflik,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Salah satu poin dari MoU ini adalah jika salah satu pihak melakukan penggeledahan atau penyitaan di kantor salah satu lembaga tersebut, maka lembaga yang melakukan penggeledahan harus memberitahukan kepada pimpinan lembaga yang digeledah, kecuali dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Tito menekankan adanya komunikasi jika ada masalah yang melibatkan ketiga lembaga penegak hukum tersebut.  Sehingga konflik seperti ‘Cicak VS Buaya’ antara KPK dan Polri tidak akan terulang.

“Komunikasi kunci yang terbaik. Kami selalu berkomunikasi dengan para pimpinan. Jadi ketika ada masalah-masalah yang melibatkan dua instansi kita carikan jalan keluar yang terbaik melalui komunikasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, poin tentang keharusan pemberitahuan bila salah satu lembaga ingin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap anggota dari lembaga lain tidak akan membatasi gerak dalam pemberantasan korupsi, misalnya seperti penghilangan alat bukti sebelum penggeledahan. Sebab, tiga lembaga ini sudah bertekad untuk bekerja sama dalam menekan tindak pidana korupsi.

“Oh tidak, kan tekadnya sudah sama memberantas korupsi. Kalau kita berpikir seperti itu kita negative thinking. Ini lebih ke masalah komunikasi agar lancar dan tidak terjadi salah pengertian,” pungkas Boy.

loading...