Strategi Baru Deradikalisasi

0
loading...

Oleh Syaiful Arif

Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

 

Kasus terorisme di kawasan Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari lalu membuka mata kita akan kehadiran Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia. Ini mengabarkan peringatan bahwa masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan berlipat, tidak hanya melalui kampanye #KamiTidakTakut,  melainkan strategi counter-terorism yang lebih mumpuni.

Teror Thamrin juga menggambarkan kekuatan nyata sel-sel terorisme di Indonesia yang mendukung ISIS. Sebagaimana ditegaskan Polri, para pelaku teror Thamrin adalah anggota Jamaah Ansharul Khilafah Nusantara (JAKN) yang memang mendukung ISIS. Dalam hal ini, teror tersebut disinyalir menjadi upaya penaikan posisi tawar dalang teror Thamrin, yakni Bahrun Naim -WNI pengikut ISIS di Suriah- agar bisa menjadi panglima Katibah Nusantara, semacam pasukan militer ISIS di Asia Tenggara.

Di tanah air, JAKN tidak sendirian. Terdapat pula Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Abu Wardah (Santoso), Jamaah Tauhid Waljihad (JTW), juga al-Muhajirun, sayap ekstrimis sempalan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketika Abu Bakr al-Baghdadi mendeklarasikan kekhalifahannya, sekelompok aktivis radikal yang tergabung dalam Forum Aktivis Syariat Islam (FAKSI) juga menyatakan dukungan. Di LP Nusakambangan, Abu Bakar Ba’syir berbait pada al-Baghdadi, dan mendirikan JAKN yang merupakan metamorfosa dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Pembentukan ISIS di Indonesia sendiri diumumkan oleh murid Aman Abdurrahman, yakni Marwan alias Abu Musa. ISIS juga telah mengizinkan terbentuknya perwakilan Indonesia yang disebut Majmu’ah al-Arkhobili di bawah pimpinan Bahrum Shah (asal Bandung) dan wakilnya Asyikin Nur (Malaysia). Namun ISIS belum mengizinkan perwakilan militer atau katibah untuk Asia Tenggara. Katibah ini masih berada di tangan jaringan ISIS Asia Tengah. Pada titik ini, perkembangan ISIS di Indonesia saat ini masih tahap pembinaan melalui kaderisasi (tarbiyah) dan penataan organisasi. Sejauh ini belum terbentuk Qo’idah Aminah yang merupakan penggemblengan militer (Said Ali, 2015).

Dari sini terbaca, ancaman ISIS di negeri ini begitu nyata. Hal ini membutuhkan penanganan serius, sebab menurut Ketum PBNU, KH Said Aqiel Siraj, ISIS akan menginvasi Indonesia pada 2017. Hal ini dilatari oleh pertimbangan strategis tentang posisi menguntungkan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Jika ingin menakhlukkan Asia, Indonesia bisa menjadi pintu gerbangnya.

Lalu bagaimana penanganan yang tepat atas “wabah” ISIS? Bagaimana semestinya menerapkan pemberantasan terorisme di tengah menguatnya radikalisme Islam akibat kemunculan ISIS?

 

Palingan Sektarian

Penanganan atas terorisme memang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara preventif, dan Densus ’88 secara represif. Pemerintah juga telah membesut UU No. 15 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi pemberantasan terorisme.

Hanya saja terdapat kelemahan dalam proses deradikalisasi di Indonesia, karena beberapa hal. Pertama, program BNPT masih terbatas pada counter-radicalism dan belum memaksimalkan agenda deradikalisasi. Sebagaimana diketahui, counter-radicalism ialah counter-discourse atas wacana radikalisme untuk membentengi masyarakat yang belum radikal agar tak radikal. Konter ini dilakukan melalui pengarusutamaan Islam moderat, agama perdamaian, dan penguatan wawasan kebangsaan. Bagi moderasi umat, hal ini efektif. Namun ia belum menggerakkan deradikalisasi.

Kedua, deradikalisasi belum melunakkan radikalisme. Sejauh ini, deradikalisasi baru dilakukan atas para terpidana terorisme di lembaga pemasyarakatan (lapas). Penugasan mantan teroris seperti Naser Abbas (mantan panglima Jamaah Islamiyah) sebagai penaubat para teroris belum terlihat efektivitasnya, sebab boomber Sarinah seperti Afif (Sunikan), bahkan memperoleh penguatan ideologi oleh Aman Abdurrahman di LP Cipinang.

Dalam kondisi ini, deradikalisasi tidak akan efektif karena umat beragama kita tengah mengalami “palingan sektarian” (sectarian turn), sebagaimana dilihat Martin van Bruinessen (2014). Ini merupakan arus balik, dari pola keagamaan moderat, menuju konservatif sektarian. Hal ini dimungkinkan sebab di samping mayoritas umat Islam yang moderat, terdapat minoritas intoleran yang terbagi dalam tiga macam gerakan salafi; (1) salafi Wahabi yang ingin memurnikan agama dari budaya, (2) salafi haraki yang ingin mengganti NKRI dengan khilafah, (3) salafi jihadi yang teroristik dan kini pro-ISIS.

Salafi Wahabi memang tidak pro-ISIS dan tidak pula ingin menegakkan khilafah. Namun klaim penyesatan atas pola keislaman kultural -misalnya Islam Nusantara-, merupakan paradigma awal dari para teroris. Lihatlah ISIS yang menghancurkan situs-situs bersejarah peradaban Islam di Timur Tengah. Demikian pula salafi haraki, semisal HTI yang menolak ISIS. Namun bukankah Bahrun Naim merupakan alumni HTI, sehingga ia bisa bergabung dengan ISIS karena mendapatkan “pendidikan kekhilafahan” di HTI? Sedangkan salafi jihadi tentu menemukan payung bersama di bawah naungan ISIS, karena kelompok teror global ini memiliki kekuatan militer kuat, dan keberhasilan menduduki perbatasan Irak-Suriah untuk mendirikan Negara Islam.

 

Pendekatan Komprehensif

Berangkat dari sini, diperlukan strategi baru deradikalisasi berangkat dari kompleksitas radikalisme di atas. Strategi ini harus bersifat komprehensif, menyentuh ranah kultur, politik hingga sosial-ekonomi.

Pertama, diperlukan revisi atas UU Terorisme No. 15/2003 demi menghasilkan dua hal; (1) pemberian kewenangan kepada Polri untuk menindak terduga teroris setelah menemukan bukti, meskipun belum terjadi tindak pidana terorisme. Inilah yang dikeluhkan Polri, karena hukum baru bisa ditegakkan, setelah terjadi tindakan pelanggaran hukum, padahal terorisme selalu menyimpan potensi dan ketidakpastian (waktu) aksi teror. (2) pelibatan TNI untuk memperkuat Polri, terutama karena ISIS merupakan ancaman keamanan nasional dan internasional. Saat ini pemerintah sudah bertindak tepat dengan melarang (mencekal) sekitar 308 WNI pengikut ISIS di Suriah yang ingin pulang ke tanah air.

Kedua, deradikalisasi perspektif Islamis. Ini bisa dilakukan atas narapidana teroris di lapas, melalui pemahaman akan dimensi Islam dari bangunan NKRI. Artinya, ketika mereka menolak Republik Indonesia karena dianggap sekular, mereka diberikan pandangan keislaman atas kebangsaan. Hal ini bisa dilakukan karena Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, sejak awal memahami NKRI sebagai dar al-Islam (wilayah Islam), di mana syariat ditegakkan baik dalam formalisasi partikel hukumnya, maupun sebagai etika sosial. Segenap argumentasi fikih atas NKRI bisa memahamkan para napi teroris, bahwa Indonesia secara syar’i sudah Islami.

Ketiga, bantuan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi keluarga dan para napi teroris. Ini hal konkret yang dibutuhkan, sebab basis dari terorisme adalah kemiskinan.

Keempat, ketegasan kepada gerakan radikal yang anti-Pancasila. Dalam hal ini, pemerintah bisa memakai program Bela Negara besutan Kementerian Pertahanan untuk membuat kaum radikal menerima Pancasila. Ini memang masih problematik, karena UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah mewajibkan asas Pancasila sebagai asas kenegaraan Ormas, namun ia tidak tegas, misalnya dengan melakukan pelarangan atas HTI sebagaimana kebijakan pemerintah Yordania.

Tanpa strategi baru deradikalisasi ini, sel-sel radikalisme yang menjadi akar ISIS di negeri ini akan tetap membiak dan mengancam keamanan negeri setiap saat!

loading...