Surplus Fatwa Tapi Bungkam Soal Isu Korupsi, Bagaimana Respon MUI?

0
loading...

TERASBINTANG.com – Belakangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sorotan publik lantaran fatwanya yang kerap menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Betapa tidak, sejumlah fatwa MUI justru selalu diikuti oleh tindakan ormas Islam tertentu dengan dalih mengawal fatwa MUI.

Fatwa mengenai Ahmadiyah, atribut natal, hingga penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah sederet contoh bagaimana kemajemukan di Indonesia mulai mengalami tekanan. Terlebih, fatwa tersebut selalu diikuti oleh tindakan ormas Islam yang kadang bermain hakim sendiri.

Atas kejadian tersebut, sejumlah pihak mengusulkan tantangan baru agar MUI lebih peka dan realistis dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa perlu berorientasi pada kondisi faktual yang memang dibutuhkan bangsa ini. Misalnya fatwa mengenai korupsi, kekerasan atas nama agama, pembubaran paksa ibadah agama tertentu, dan seterusnya. Fatwa seperti ini penting, mengingat Indonesia adalah negera majemuk.

Lalu bagaimana respon MUI?

Ketua Komisi Ukhuwah MUI Surakarta, Dahlan, mengakui bahwa sejauh ini MUI sudah banyak mengeluarkan fatwa yang sedang menjadi tren sosial-keagamaan, termasuk persoalan korupsi. Sehingga, kata Dahlan, fatwa mengenai masalah ini tidak perlu dikeluarkan lagi.

“Fatwa soal korupsi sudah ada. Entah tahun berapa itu. Itu sudah ada. Sikap MUI terhardap korupsi adalah bila ada oknum umat islam yang korupsi, maka dihukum sesuai dengan tata hukum negara yang berlaku,” kata Ustadz Dahlan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (229/12).

Lagi pula, kata Dahlan, MUI tidak pernah melakukan pembelaan terhadap oknum umat Islam yang melakukan tindak korupsi.

“Ya toh? Kita lihat saja, mana ada MUI pernah membela orang Islam yang korupsi. Gak ada. Justru MUI mendorong, siapapun yg korup maka hendaknya dihukum dengan norma hukum yang ada. Pernah gak denger MUI membela Presiden PKS yang sekarang dipenjara karena kasus korupsi? Gak ada. Itulah sikap MUI,” jelas Dahlan.

Terkait dengan fatwa pelarangan atribut natal, Dahlan menegaskan bahwa fatwa tersebut bukanlah barang baru. Di masa Presiden Soekarno, MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai keharaman menggunakan atribut natal.

“Perlu diketahui bahwa fatwa mengenai larangan penggunaan atribut natal itu sudah muncul sejak zamannya Soekarno jadi Presiden. Di zaman Buya Hamka sudah ada fatwa yang melarang penggunaan atribut natal. Jadi bukan hanya kali ini saja ya. Larangan ini sudah lama. Fatwa yang keluar baru-baru ini hanyalah penegasan saja mengenai larangan ini,” pungkasnya. (za)

loading...