Tak Ada Poin Tentang Korban dalam Revisi UU Terorisme, Penyusun: Jujur Kami Lupa, Tapi Bisa Diatasi

0

TERASBINTANG.com – Dalam waktu dekat, revisi UU Terorisme akan dibahas di DPR. Saat ini, draft revisi sudah berada di pimpinan dan akan dikirim ke Badan Legislasi (Baleg) atau komisi terkait.

Namun, baru disadari bahwa dalam draft tersebut tidak ada poin revisi tentang korban dan saksi. Padahal, poin itu cukup penting untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap korban terorisme.

Anggota Tim Penyusun Revisi UU Terorisme dari pihak Kemenkumham, Suharyono mengakui kekuarangan itu. Bahkan, Suharyono juga meminta maaf karena dirinya dan tim waktu menyusun draft lupa memasukkan poin tentang saksi dan korban.

Kelupaan itu, kata Suharyono, karena kebingungan tim penyusun yang sebelumnya hanya akan merevisi Perppu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme.

“Jujur kami lupa. Tadinya hanya ingin merubah Perppu saja dan harus ada kegentingan yang mendesak. Tapi melihat perkembangan, jadinya malah merevisi undang-undang,” kada dia saat diskusi LPSK di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Menurut Suharyono, kelupaan itu juga disebabkan undang-undang sebelumnya juga tidak terlalu memberikan prioritas pada saksi dan korban. Bahkan selama ini peradilan di Indonesia hanya fokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku terorisme.

“Kami akui, jarang sekali ada peraturan tentang saksi dan korban. Penghargaan terhadap saksi dan korban dalam perkara apapun, sering kelupaan,” katanya.

Namun demikian, kelupaan itu masih bisa diatasi. Caranya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan masukan saat pembahasan di DPR RI.

“Kan masih di Pimpinan DPR, jadi bisa saja LPSK memasukkan pasal-pasal tersebut kepada DPR saat dibahas nanti. Saya yakin nanti DPR masih bisa menyelipkan dua atau tiga pasal di dalam revisi,” pungkasnya. (SUM)

KOMENTAR