Tak Proporsional Kritik Kapolri, Ketua PP Muhammadiyah Kena “Semprot” Aktivis 98

0
TERASBINTANG.com – Sekjen Rumah Gerakan ’98 Sayed Junaidi Rizaldi mengkritik keras pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas yang meminta agar Kapolri mencabut pernyataannya yang mengatakan bahwa fatwa MUI bukan merupakan hukum positif sehingga bukan sebuah acuan.
Menurut Junaidi, bekas Ketua KPK itu harus melihat pernyataan kapolri dari perspektif yang lebih luas. Pasalnya, banyak sekali fatwa MUI yang kerap dipakai sebagai legitimasi oleh kelompok Islam garis keras untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama.
“Dalam perspektif ketertiban, ini jelas mengganggu keamanan umum. Mengapa pak Busyro tidak lebih khusus mengkritik apa yang dilakukan FPI dan kelompok-kelompok radikal lainnya yang sudah bergerak diberbagai kota dengan dalih sosialisasi fatwa ini? Sebagai tokoh yang dihormati, kami tentu akan mendukung penuh pak Busyro jika ingin polisi menindak tegas kelompok-kelompok ini,” ujarnya.
Menurut  Junaidi, langkah Kapolri Tito Karnavian yang menindak tegas ormas-ormas radikal berkedok agama patutlah diapresiasi.
“Langkah tersebut mengganggu ketertiban umum. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi setiap warga negara. Kami mendukung langkah yang dilakukan kapolri,” ujar pria yang akrab disapa Pakcik ini kepada wartawan, Kamis (22/12).
Fatwa Tanpa Sensitifitas
Di sisi lain, Junaidi juga menyoal fatwa No. 56 Tahun 2016 itu. Menurutnya, fatwa tersebut tidak memiliki sensitifitas terhadap toleransi beragama yang telah terjalin dengan baik di Indonesia. Sebaliknya, malah berpotensi memecah belah bangsa, karena secara tidak langsung, MUI semakin mempertegas persamaan, bukan mencari titik temu satu sama lain untuk membangun peradaban bangsa.
Sebagai lembaga tempat berkumpulnya sebagian ulama, kata Junaidi, MUI seharusnya hadir menjadi penyejuk dan tidak membuat fatwa berdasarkan keinginan segelintir kelompok garis keras.
Terakhir, Sekjen Rumah Gerakan ’98 juga menyoroti sikap MUI yang berseberangan dengan keinginan Kapolri dan Menkopolhukam yang menginginkan MUI berkoordinasi dengan pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa.
“Ini ada apa? MUI itu khan juga mendapatkan alokasi di APBN. Kalau untuk alokasi pendanaan MUI siap berkoordinasi dengan pemerintah, tapi kalau soal keamanan dalam negeri terkesan tidak ingin ada koordinasi. Saya berharap agar MUI melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih luas memperhatikan kepentingan bangsa,” tutupnya.
loading...