Setelah Temui KPK, Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Pembangunan Hambalang

0

TERASBITANG.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan soal simpang siur proyek Hambalang tak bisa dilanjutkan karena berstatus sita sebagai barang bukti dalam kasus hukum.

Namun, setelah perwakilan dari Kemenpora, KemenPUPR dan BPKP berkonsultasi dengan pimpinan KPK pada Senin (28/3) lalu, disampaikan KPK bahwa proyek Hambalang tidak dalam status sita. Hanya dokumennya saja.

“KPK hanya sita dokumen proyeknya guna penanganan masalah hukum, bukan menyita proyeknya,” kata Menteri Basuki di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

“Jadi kalau mau dilanjutkan, itu domain pemerintah,” imbuh Basuki.

Dalam pertemuan itu, dilaporkan juga kepada KPK hasil kajian sementara terhadap proyek Hambalang oleh tim pakar yang dibentuk KemenPUPR. Konteksnya adalah penyelamatan aset negara, lantaran sudah mangkrak sekitar 5 tahun.

“Kami dilapori bahwa KPK mendukung rencana pemanfaatan aset negara di Hambalang,” ucap Basuki.

Namun, KPK memberikan saran kepada tim apabila ingin melanjutkan proyek Hambalang. Pertama, perlu melibatkan ahli di bidang masing-masing sehingga hasil komprehensif. Kedua menyusun jadwal dan tahapan audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi.

Ketiga, memerhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan, antara lain evaluasi soal Amdal, IMB, dan izin. Keempat, tim yang dibentuk pada akhirnya harus ada sebuah rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti terutama oleh Presiden. (fk)

KOMENTAR