Terkait 12 Poin Usulan Pemerintah dalam Revisi UU Terorisme, Ini Tanggapan Ketua Baleg DPR

0

TERASBINTANG.com – Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkap bahwa setidaknya ada 12 poin yang menjadi usulan pemerintah dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 12 poin itu disampaikan Prasetyo saat Rapat Gabungan dengan Komisi I dan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Menurut Prasetyo, poin-poin tersebut akan dijadikan acuan kategorisasi terorisme. Jadi, ketika aparat penegak hukum mendeteksi adanya gerakan terorisme dengan mengacu pada 12 kategori tersebut, maka aparat penegak hukum langsung bisa melakukan eksekusi.

Prasetyo mengatakan, 12 poin tersebut di antaranya, larangan masuknya ke Indonesia, membuat, menerima barang potensial sebagai bahan peledak, serta memperdagangkan senjata kimia, biologi, radiologi, mikroorganisme, tenaga nuklir serta zat radioaktif untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, 12 poin tersebut sudah bagus. Baleg, kata dia, akan berusaha mengkaji dan mendalami poin-poin itu agar menjadi produk undang-undang yang betul-betul bisa dipakai untuk memberantas terorisme di Indonesia.

“Demi kepentingan bangsa dan negara dalam memberantas terorisme, kita akan beri support lah. Terhadap materi revisi undang-undang terorisme yang telah disampaikan pemerintah, kita gak ada problem ya,” kata Supratman kepada terasbintang, Kamis (18/2/2016).

Hanya saja, kata politisi Gerindrda itu, terkait perluasan wewenang untuk menangkap dan menahan, pihaknya perlu mengkaji lebih jauh. Hal ini penting karena selain menyangkut waktu yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk verifikasi bukti, tapi juga soal hak warga untuk tidak diperlakukan secara represif.

“Kalau menyengkut soal perluasan kewenangan untuk menahan ataupun menangkap itu nanti kita pikirkan. Mana yang terbaik apakah 1×24 jam sudah cukup atau ditambah satu bulan atau enam bulan atau bahkan satu tahun, nanti akan kita lihat. Nanti akan kita undang dan dengarkan pendapat para ahli,” jelasnya.

Ditanya terkait penambahan wewenang untuk kepolisian, Supratman mengatakan bahwa kinerja polisi saat ini sudah bagus. “Kalau memang dibutuhkan untuk menambah wewenang, kita no problem ya. Nanti kita lihat ya, pendapat para ahli juga bagaimana,” tegasnya. (SUM)

KOMENTAR