Ini Dia! Tindak Lanjut Pasca-Pertemuan Kapolri dan MUI soal Fatwa Atribut Natal

0
loading...

TERASBINTANG.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin telah melakukan pertemuan terkait fatwa haramnya umat muslim memakai atribut Natal.

Hal ini direspons baik oleh KH Dr Tengku Zulkarnain MA, Wakil Sekjen MUI karena dengan adanya tabayun demikian, tidak ada lagi anggapan-anggapan miring tentang polri dan juga MUI.

“Setelah pertemuan itu, kapolri akan menyosialisasikan fatwa tersebut kepada seluruh jajaran kapolres Indonesia. Itulah gunanya musyawarah. Sebelumnya memang dikira MUI menyampuri urusan agama, padahal ini kan mengikat untuk umat Islam saja bukan agama yang lain,” ungkap Tengku Zulkarnain saat ditemui usai Rapat Pleno XIII Dewan Pertimbangan MUI, Jakarta, (22/12/2016).

Sebanarnya, imbuhnya, yang melanggar UUD itu jika perusaahan Kristen memaksa karyawan memakai atribut natal, begitu juga perusahaan Islam mewajibkan orang-orang kristen Hindu memakai Jilbab.

“Fatwa ini sesuai UUD dan harus di-back up. Kalau ada yang bilang fatwa ini melanggar kebhinekaan. Lha kan, lakum dinukum waliyadin, kit asaling menghormati kok. Juga ada pasal 28 E, 29 ayat 2. Mana yang melanggar?” tambahnya.

Ulama yang mengaku berdarah Tionghoa ini menjelaskan, jika ada perusahaan yang masih memaksa karyawan muslim yang memakai atribut natal,  karyawan boleh lapor polisi, karena ini telah melanggar hukum.

“Selain itu, walikota, bupati, gubernur, bisa cabut izin perusahaan itu. Seperti di Makassar walikotanya terang-terangan mengatakan ‘Kalau ada pemaksaan saya cabut izin operasionalnya’. Dan memang harus begitu,” terangnya.

Langkah MUI, tuturnya, jika  mereka mengadu ke MUI, maka lembaga hukum MUI akan mengadukannya ke polisi. MUI siap menjembataninya itu.

“Bagaimana pun itu jangan sampai terjadi dan tidak ada seperti itu. Di Pakistan ada pawai natal besar, pakai baju Sinterklas. Tapi yang melakukan itu ya orang Nashrani bukan muslim,” jelas Zulkarnain.

Terkait ormas yang melakukan sweeping atas fatwa MUI ini, ia menepis hal tersebut.

“Mana ada yang melakukan sweeping itu, mereka sosialisasi kok, kan juga didampingi polisi. Istilah ormas sweeping hanya pelintiran media saja,” pungkasnya.

 

loading...