Tuding Ferrial Sofyan Terlibat UPS, Demokrat Pertimbangkan Laporkan Ketua DPRD DKI ke MKD

0

TERASBINTANG.com – Partai Demokrat DKI Jakarta menyesalkan pernyataan Prasetio Edi Marsudi yang melampaui kewenangannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Prasetio menuding Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah-sekolah SMK/SMA di Jakarta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014.

“Sebagai ketua DPRD, saudara Prasetyo tidak boleh berprasangka buruk apalagi terhadap koleganya sesama Pimpinan Dewan. Ada etika yang mestinya harus ditaati oleh pimpinan dewan dan seluruh anggotanya,” kata Ketua Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat DKI, Anis Fauzan dalam rilis yang diterima terasbintang, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Anis, Demokrat sangat mendukung langkah Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus UPS. Karena itu, kata dia, semua pihak harus sabar dan menunggu hasil penyidikan Bareskrim. Jadi jangan sampai membuat pernyataan atas dugaan-dugaan sendiri. Apalagi tanda dasar yang kuat.

“Kami mengapresiasi kinerja penegak hukum yang sudah berusaha dengan keras untuk mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan kasus UPS. usut kasus ini sampai ke akar-akarnya. jangan sampai ada tebang pilih,” tegasnya.

Namun, Anis menyadari bahwa kasus korupsi yang jadi sorotan publik ini rentan dipolitisir karena waktunya yang mendekati gelaran pemilihan gubernru DKI 2017 nanti. Seperti yang dilakukan Prasetyo, kata dia, adalah bentuk politisasi dan pembunuhan karakter yang dilakukan kepada Ferrial Sofyan.

“Dalam penegakan hukum ada yang namanya asaz praduga tidak bersalah. penyidik dan aparat penegak hukum saja hati-hati  dalam menyebut seseorang diduga terlibat masalah hukum, ini ketua DPRD malah dengan enteng menjudge koleganya sendiri. Ada apa? Pernyataan saudara Prasetyo tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap Pak Ferrial Sofyan dan melukai hati kami kader Partai Demokrat Provensi DKI Jakarta,” jelas Anis.

Karena itu, Anis meminta Prastyo mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka. Biarkan aparat hukum bekerja dan tunggu hasilnya. Jangan masukkan hukum ke arena politik.

“Kami sarankan saudara Prasetyo meralat pernyataannya dan minta maaf melalui media yang sama. Karena kalau tidak kami akan Pikir-pikir untuk mengadukannya ke Majelis Kehormatan Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya. (SUM)

KOMENTAR

loading...