UU ITE Didik Publik Lebih Bertanggung Jawab

0
loading...

TERASBINTANG.com — Segelintir orang menyatakan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat, yang jelas-jelas dilindungi oleh UU. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul diatur dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi dasar negara Republik Indonesia (RI).

Orang yang mengatakan UU ITE telah disalahgunakan adalah Salamuddin Daeng di salah satu tulisannya.

“Pemerintah Jokowi agar berhenti menggunakan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk membelenggu kemerdekaan berpendapat dan menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat,” kata Salamuddin Daeng di salah satu tulisannya.

Pernyataan Salamuddin Daeng tersebut ditanggapi oleh Henda dari Forum Kajian Kritis. UU ITE dinilainya tidak untuk membendung sikap kritis terhadap pemerintah, akan tetapi mendidik masyarakat supaya dapat menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab.

“Kalau menurut saya tidak tepat lah dibilang mau membungkam suara kritis. UU ITE mendidik masyarakat agar lebih bertanggungjawab, lebih bijak menggunakan teknologi,” kata Henda kepada Terasbintang.com, Sabtu (10/12/2016).

Dia meminta masyarakat bisa membedakan mana pernyataan berisi ujaran kebencian dan fitnah dan pernyataan kritis untuk ikut berperan serta mendorong kemajuan Indonesia.

Masyarakat, katanya, harus diedukasi menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan tidak sembarangan beropini. UU ITE, lanjutnya, memiliki peran penting di bidang ini.

“Yang ada sekarang, banyak orang sembarangan mengggunakan sosial media. Asal dia tidak suka, bebas tulis apa saja di media sosial. Yang ini namanya haters,” katanya.

loading...